Makassar Kota Pertama yang Membangun Infrastruktur Hijau di Kawasan Kumuh

oleh -7 views
MAKASSAR – Wali Kota Makassar Danny Pomanto didampingi sejumlah SKPD serta tenaga ahli mengakhiri kunjungan dan studi tour di Australia, Selasa (12/7/2022).
 
Rombongan Pemkot Makassar meninggalkan Sydney menuju Jakarta pada Rabu (13/7/2022). Dalam lawatan 9 hari ini, delegasi Pemkot Makassar beraktivitas di tiga kota utama Australia, Sydney, Melbourne, dan Gold Coast.
 
Lawatan resmi Danny Pomanto diawali di Monash University, Melbourne, Kamis (7/7//2022) siang.
 
Perjalanan ke Melbourne dapat ditempuh dengan pesawat sekitar satu jam 15 menit atau via kereta api sembilan jam dari Sydney.
 
Staf Ahli Pemerintah Kota Makassar bidang perencanaan kota dan pariwisata Dr Eng Ihsan Latief mengatakan,  selain memenuhi undangan Dekan Monash Art Design and Architecture (MADA), Danny Pomanto juga melakukan pertemuan bersama executive committee RISE Program.
 
Hadir dalam pertemuan executive committee Program RISE itu, Program Manager RISE Dr Breet Davis, Executive Member Leadership Team RISE Prof Tony Wong, Directur Intervention RISE Prof Diego Ramirez Lovering, Manager Konstruksi Intervensi Infrastruktur RISE Andrew  McEvoy,  dan Project Manager Indonesia Build RISE Kerrie Burge.
 
Sementara Program Director RISE Prof Rebekah Brown menyambut Danny Pomanto via zoom karena sedang berada di Canberra.
 
Dr Eng Ihsan Latief mengatakan, pada pertemuan tersebut dibahas terkait dengan program rise pada masa mendatang yang mengusulkan replikasi infrastruktur hijau RISE tidak hanya pada 12 lokasi di Makassar tapi juga akan dilakukan kawasan-kawasan kumuh di Kota Makassar. Menurut Dr Eng Ihsan Latief, usulan itu akan disupport oleh Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri (DFAT) Australia, tentunya dengan sharing pembiayaan dari daerah.
 
“Jika usulan ini diterima dan dilanjutkan, maka penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar akan terselesaikan mendekati zero kumuh. Tentunya program ini akan terus berkembang hingga 5 tahun ke depan,” jelas Dr Eng Ihsan Latief.
 
Selain itu, pertemuan dengan manager eksekurif Program RISE itu juga memastikan pendampingan dari Unhas akan diteruskan untuk memenuhi persyaratan sebuah kualiti kontrol pembangunan infrastruktur dan riset kolaborasi internasional yang kembali melibatkan universitas-universitas terbaik di dunia.
 
Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dari proses perencanaan, desain, konstruksi, hingga pemeliharaan yang menjadi sebuah pendekatan utama dalam keberlanjutan pembangunan dan pemeliharaan pada setiap kawasa-kawasan tersebut juga akan dilanjutkan.
 
“Program RISE akan semakin terinstitusionalkan menjadi sebuah program sendiri, dan Kota Makassar menjadi kota pertama di dunia yang melakukan pembangunan infrastruktur hijau pada kawasan-kawasan kumuhnya,” kata Dr Eng Ihsan Latief yang juga Kepala Investigator Indonesia Build RISE.
 
Untuk itu, lanjut Dr Eng Ihsan Latief, pada pertengahan bulan Agustus setelah ulang tahun Kemerdekaan RI akan dilakukan seremoni ground breaking pembangunan infrastruktur hijau di kampung Untia, Makassar, sebagai representasi pembangunan pada lima kawasan pertama, yaitu kampung Barombong, Tamalate, kampung Alla Alla Batua, kampung Gampang Cayya Tallo, kampung Untia, dan kampung  Bonelengga Bulorokeng.
 
Acara ground breaking tersebut akan dihadiri wakil dari Kementerian Pembangunan dan Pembangunan Nasional, Kementerian PUPR, Kedubes Australia, DFAT, KIAT, ADB, Ramboll, Monash University Indonesia, Executive Committee Program RISE Monash University, dan beberapa tamu undangan lainnya.
 
“Acara ini menjadi sebuah kado spesial Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 78, dimana dimulai sebuah pendekatan baru dalam pencapaian nyata SDGs di Kota Makassar,” kata Dr Eng Ihsan Latief.
 
Apa yang menjadi kekhususan pada program RISE? Tentunya menjadi sebuah pertanyaan tersendiri. Sistem klaster penanganan sanitasi komunal pada kawasan kumuh, yang menempatkan rawa buatan pada kawasan-kawasan tersebut.
 
Dijelaskan Dr Eng Ihsan Latief, rawa buatan ini menjadi sebuah sistem alami dalam penyelesaian lingkungan, sehingga tidak dibutuhkan lagi koneksi jaringan IPAL kota pada kawasan tersebut, karena penanganan limbah grey water dan black water lingkungannya terselesaikan secara alami pada setiap klaster.(*)